Rabu, 15 September 2010

Kapolri dan Kompolnas Boleh Berbeda

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Komisi Kepolisian Nasional boleh mengajukan nama calon Kapolri baru yang berbeda menurut penilaian masing-masing.

"Bisa, bisa sama, bisa berbeda. Yang jelas, sumbernya dari polisi kan," tuturnya di Istana Negara, Rabu (15/9/2010).

Menurut Djoko, calon-calon Kapolri itu harus memenuhi persyaratan formal dan nonformal yang sudah ditetapkan. Persyaratan formalnya, antara lain, berasal dari jenjang karier kepangkatan.

Calon juga tidak sedang beperkara dalam laporan yang disampaikan KPK maupun PPATK sebelumnya. Soal siapa calonnya, Djoko enggan berkomentar.

Menurutnya, itu adalah hak prerogatif Presiden, bahkan ketika akan segera mengirimkannya ke DPR. Mengenai jumlah calon yang akan diajukan Presiden, Djoko juga enggan berkomentar.

"Ya itu kan hak prerogatif Presiden ya," tuturnya.
READ MORE ~>> Kapolri dan Kompolnas Boleh Berbeda

Selasa, 07 September 2010

Pemblokiran Situs Porno Didukung 10 LSM

Sepuluh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Jaringan Pendukung Undang-Undang Pornografi menyatakan dukungan terhadap Menkominfo untuk memblokir konten pornografi di internet.

"Kami mendukung Kominfo untuk membuat kebijakan dalam penegakan UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi," kata Ketua Umum Masyarakat Tolak Pornografi (MTP) Azimah Soebagyo di Jakarta, Selasa (31/8/2010), dalam jumpa pers dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kesepuluh LSM yang masuk dalam Jaringan Pendukung UU Pornografi terdiri atas Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perhimpunan Masyarakat Tolak Pornografi (MTP), ASA Indonesia, serta Komite Indonesia untuk Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi (KIP3), Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK), Yayasan Kita dan Buah Hati (YKBH), Gerakan Anti-Pornografi dan Pornoaksi (Genap), Pelajar Islam Indonesia (PII), Forum Indonesia Muda (FIM), dan Aliansi Pemuda Selamatkan Bangsa (APSB).

"Kami mendukung pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi termasuk pemblokiran melalui internet," kata Azimah. Pihaknya juga mendesak agar pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

Azimah menegaskan perlunya bagi pemerintah untuk segera membuat gugus tugas pelaksanaan UU Pornografi. "Ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU Pornografi, maka dari itu perlu segera dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan PP," katanya.
READ MORE ~>> Pemblokiran Situs Porno Didukung 10 LSM
 
 
Copyright © 2013 Nggo Kontes All Rights Reserved
Khanza Aulia Shafira Nugroho Kanghari Animal World