Sabtu, 22 Januari 2011

Ketegasan dan komitmen

Ketegasan dan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai penting dalam penuntasan kasus dugaan mafia pajak dan mafia hukum yang berawal dari kasus mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Tambunan.

Dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksana Bonaparta, mengatakan, sebagai atasan Kepala Polri, Presiden harus memberikan perintah lebih tegas. "Bukan hanya meminta, tapi bisa memerintahkan. Presiden harus tegas. Kapolri dikasih waktu enam bulan, kalau tidak selesai, ganti! Begitu kan jelas," kata Gandjar di Jakarta, Sabtu (22/1/2011).

Dua belas instruksi yang dikeluarkan Presiden pekan ini, menurut dia, belum cukup. Ketegasan terhadap kinerja aparat penegak hukum dinilai lebih bisa memberikan tekanan. "Ya, kalau misal Kapolri yang sekarang gagal, paling tidak masyarakat sudah melihat upayanya. Tapi, harus ada batas waktu," ujarnya.

"Kalau katanya dibuka semua kasus bisa membuat kepercayaan kepada pemerintah menurun, saya jadi mengerti kenapa Presiden tidak mau disebut pembohong. Dia (Presiden) memang tidak berbohong, tapi menutupi," lanjut Gandjar.

Menurut dia, Presiden bisa melakukan hal tersebut. "Jangan tunggu rakyat marah. Presiden harus aksi," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengungkapkan, Presiden tak hanya bisa mengeluarkan perintah tegas, tetapi juga memerintahkan Polri untuk menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi karena Polri dinilai lamban.

"Presiden bisa bilang menyerahkan penanganan kasus Gayus kepada KPK. Secara politik dan hukum, itu bisa dilakukan," ujarnya. Pengalihan penanganan kasus itu kepada KPK dianggap solusi terbaik saat ini.

Secara politik, lanjut Emerson, Presiden bisa mengeluarkan instruksi presiden. "Ya, anggap saja tambahan 12 instruksi yang sudah dikeluarkan. Inpres ini memerintahkan Kapolri agar menyerahkan kasus Gayus kepada KPK," tuturnya. Secara hukum, KPK dengan fungsi supervisinya bisa mengambil alih karena Polri dinilai berlarut-larut menangani kasus itu.
READ MORE ~>> Ketegasan dan komitmen

Kamis, 13 Januari 2011

Lima prajurit NATO

Lima prajurit NATO tewas di Afganistan, Rabu (12/1/2011). Empat tewas dalam ledakan-ledakan bom bergaya Taliban dan seorang lagi dalam serangan gerilya, kata Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) pimpinan NATO.

Tiga prajurit tewas dalam ledakan bom rakitan IED di Afganistan timur, sedangkan prajurit keempat tewas dalam serangan serupa di daerah selatan negara itu, kata aliansi itu. ISAF mengatakan kemudian, prajurit kelima tewas dalam serangan gerilya di Afganistan timur. Demikian catatan online Nggo Kontes tentang Lima prajurit NATO.
READ MORE ~>> Lima prajurit NATO

Rabu, 05 Januari 2011

Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen

Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi menilai Lion Air arogan jika tetap meladeni proses hukum yang dilakukan calon penumpang karena menerima tiket palsu. Sikap itu sama saja dengan mengkriminalisasikan pelanggan. Menurut dia, model komunikasi maskapai penerbangan ini dengan konsumen sangat buruk. Seharusnya jika ada protes atau keluhan sekecil apapun harus diselesaikan secara internal, bukan malah melaporkan ke pihak kepolisian.

“Lion Air seharusnya menyelesaikan masalah ini secara baikbaik, bukannya malah meladeni proses hukum dari konsumen dengan menuduh balik dan melaporkan ke kepolisian. Itu jelas sangat arogan bagi perusahaan yang mengedepankan jasa dalam bisnisnya,” katanya kepada media massa, kemarin. Jika Lion Air balik melaporkan ke kepolisian, lanjut dia, hal itu menunjukkan ketidakmampuan memberikan pelayanan prima kepada pelanggann.

Hal itu sama artinya bahwa perusahaan ini tidak profesional dan kurang bertanggungjawab kepada konsumen. Bahkan dapat saja dianggap perusahaan lebih mengedepankan pola provokasi dalam menyelesaikan masalah.“Kalau memang konsumen memecahkan kaca loket, pihak Lion Air harus melihat hubungan kausalitasnya.Itu terjadi karena konsumen mendapat tiket palsu yang sama sekali tidak diketahui pelanggan,”ujarnya. Sikap seperti ini juga menunjukkan maskapai tidak bertanggungjawab terhadap produknya sendiri. Seharusnya tidak perlu mencari siapa yang salah terhadap hal ini karena biar bagaimanapun berkaitan erat dengan produknya sendiri. “Kalau melaporkan kembali itu sama saja menampar ke diri sendiri.

Belum lagi masyarakat menilai bahwa relasi Lion Air tidak bagus,”katanya. Kasus ini berawal adanya kecurigaan terkait 19 tiket yang dimiliki AS Manalu, yang mengaku telah membayar lunas kepada Andi, seorang agen tiket dari In’s Tour and Travel yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta,Binjai. Saat diperiksa di counter sales Lion Air ternyata calon penumpang sesuai tiket yang dimiliki Manalu tidak terdata dalam reserver maskapai itu atau bisa dikatakan palsu. Tidak terima tiketnya disebut palsu,rekan AS Manalu emosi dan memecahkan kaca sales counter Lion Air Bandara Polonia. Selain itu mereka juga mendatangi Pos Polisi di Bandara Polonia untuk membuat pengaduan dengan membawa sejumlah bukti-bukti di antaranya print out tanda pembayaran tiket yang sah.

Rencananya, Manalu dan ke- 18 keluarganya akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Lion Air pada Senin (3/1) pukul 21.00 WIB,setelah menghabiskan liburan Tahun Baru 2011, di Medan. Sementara District Manager Lion Air Area Medan Juli Asvita berkelit, maskapainya tidak pernah mengeluarkan tiket atau apapun tanpa tanda bukti dari mereka. “Kami tidak pernah mengeluarkan tiket seperti itu.Kalaupun dia mau komplain seharusnya dia komplain kepada pihak travel tempat dia membeli,”katanya. Apabila Manalu ingin melaporkan kepada pihak kepolisian tentang penipuan tiket yang dialaminya, seharusnya dia melaporkan pihak travel tempat membeli tiket kepada polisi. “Bukan Lion yang dilaporkannya.

Apa salah Lion Air sehingga kami juga harus dilaporkan.Kami tidak punya hubungan apa-apa dengan travel bersangkutan,” tuturnya. General Manager PT Angkasa Pura (AP) II Bandara Polonia Medan Bram B Tjiptadi meminta masyarakat berhati-hati terhadap aksi penipuan dan diimbau membeli tiket di agen perjalanan yang resmi. “Ya kita cukup prihatin dengan peristiwa tersebut. Namun saat ini kasusnya kan ditangani pihak yang berwajib, jadi tunggu saja hasilnya. Tapi, saya hanya mau mengingatkan agar masyarakat teliti dan membeli tiket diagen resmi agar tidak jadi korban penipuan”ujarnya. Kepala Kepolisian Bandara Polonia Aiptu Saut Sihombing saat dikonfirmasi mengatakan, AS Manalu mengadukan di dua tempat yang berbeda. Untuk penanganan tiket yang dibelinya di kawasan Binjai sehingga membuat pengaduan di Polres Binjai. Sedangkan untuk kasus pencemaran nama baik atau perusakan, pihak Lion Air membuat pengaduan ke Polresta Medan.

“Tapi itu belum tahu juga, apakah jadi buat pengaduannya atau tidak. Karena sudah kita serahkan kepada pihaknya masing- masing,”ujarnya. Kapolsekta Medan Baru Kompol Saptono mengatakan pihaknya belum ada menerima pengaduan korban penipuan tiket dari maskapai Lion Air. “Belum ada laporannya Mas,”tambahnya. Sementara Kasat Reskrim Polresta Medan Kompol Fadillah Zulkarnaen membenarkan Lion Air telah datang ke Polresta Medan, tapi belum membuat pengaduan mengenai pemalsuan tiket.

“Seharusnya si korban yang membeli tiket palsu itu yang membuat pengaduan, karena dia yang dirugikan tiket palsu, tapi ternyata pihak Lion Air yang datang.Tapi enggak tahu jadi atau enggak mereka buat pengaduannya, karena belum ada laporannya, demikian catatan online Nggo Kontes tentang Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen.
READ MORE ~>> Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen
 
 
Copyright © 2013 Nggo Kontes All Rights Reserved
Khanza Aulia Shafira Nugroho Kanghari Animal World