Senin, 30 Januari 2012

Irjen Pol Johny Wainal Usman

Kepala Ke-polisian Daerah (Kapolda) Sulselbar Irjen Pol Johny Wainal Usman mengingatkan seluruh kepala daerah mewaspadai berkembangnya paham anarko yang diduga mulai berkembang di daerah ini.

Paham anarko identik dengan kata komunisme yang diartikan sebagai bentuk anarkisme yang mengajarkan penghapusan negara atau institusi kenegaraan dan paham kapitalisme. Jenderal bintang dua ini menyebutkan, pengikut paham tersebut mengajarkan sebuah jaringan asosiasi sukarela.Semua pengikutnya bebas untuk memenuhi kebutuhannya, meski dengan cara anarkistis.

“Ini sangat berbahaya. Di Sulsel sudah ada paham ini.Ini terbukti dengan adanya kelompok mahasiswa yang jika turun aksi di jalan diharuskan berakhir secara anarkistis. Saya tidak menakut-nakuti, cuma mewanti-wanti,” katanya di Kantor Gubernur Sulsel, kemarin. Menurut dia, jika terus dibiarkan, paham yang diduga mulai berkembang tersebut bisa memengaruhi kelompok masyarakat lainnya. Karena itu,dia meminta seluruh aparat terkait melakukan deteksi dini.

Salah satu bukti yang disebutkan adalah banyaknya aksi unjuk rasa mahasiswa dan kelompok masyarakat tertentu yang kerap berakhir dengan merusak fasilitas umum dan bangunan milik negara. Kami sudah bekerja setengah mati, dia enak-enak saja merusak. Paham anarko ini juga dipakai saat menjatuhkan kekuasaan Stallin dulu,” katanya di hadapan seluruh bupati dan wali kota dalam Rapat Kerja (Raker) Gubernur Sulsel dengan seluruh kepala daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel,kemarin.

Dia pun memberikan ap-resiasi positif terhadap para rektor perguruan tinggi di Makassar yang telah mengeluarkan secara tidak hormat (DO) oknum mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan anarkistis. Dia pun memberikan peringatan keras terhadap pengikut paham ini agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.

“Kami akan ambil tindakan tegas. Kalau tidak bisa ditangani, akan kami minta TNI turun tangan,”pungkasnya. Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo yang dikonfirmasi mengenai berkembangnya paham tersebut, pihaknya bersama seluruh jajaran pemerintahan dan pengamanan telah sepakat mengambil langkah hukum terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah ini.

“Kami tadi telah sepakat, hal-hal yang distorsi akan ditindak hukum. Bentuk anarkisme tidak boleh dibiarkan, apalagi bentuk provokasi untuk menghadap-hadapkan suku, agama, dan ras (SARA),” pungkasnya. Sementara itu,Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana Mayjen TNI Muhammad Nizam mengatakan, Intelijen di daerah belum maksimal terhadap setiap perkembangan terbaru yang ada di lapangan.

Karena itu,jenderal TNI bintang dua ini menginstruksikan Forum Komunikasi Intelijen Daerah (Forkominda) harus dijalankan sesuai fungsinya sehingga bisa segera dideteksi dini terhadap setiap gejala yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan. “Masih ada Forkominda yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Saya harap ini dilaksanakan agar informasi intelijen bisa mengalir terus sehingga pimpinan daerah bisa mengambil tindakan antisipasi secepat mungkin,”paparnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar lima jam tersebut, Pangdam juga meminta seluruh kepala daerah meningkatkan pelatihan bersama dalam menghadapi ancaman bencana alam. Menurutnya, beberapa waktu terakhir, kekompakan aparat di lapangan dalam menghadapi bencana belum terlihat maksimal.

“Belum ada bentuk pelatihan dalam penanggulangan bencana. Ini harus diperhatikan. Pada 2012 ini, TNI sudah komitmen tingkatkan kemampuan satuan kami dalam bencana alam,”tandasnya.
READ MORE ~>> Irjen Pol Johny Wainal Usman

DPRD meminta penentuan pengelola Makassar Mall

DPRD meminta penentuan pengelola Makassar Mall dilakukan secara terbuka. Karena itu, kerja sama dengan PT Melati Tunggal Inti Rakyat (MTIR) berakhir sesuai dengan kontrak awal. Hal itu dimungkinkan karena antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan PT MTIR belum ada perjanjian kerja sama (PKS) yang baru. Pada memorandum of understanding (MoU) antara Pemkot dan PT MTIR yang lama, tertuang PT MTIR memiliki hak kelola hingga 2019 dan belum ada perpanjangan hingga saat ini. Hak kelola itu berakhir 22 September 2019.

Sementara kontrak ribuan pedagang di Makassar Mall berakhir pada 2017 atau hanya tersisa lima tahun lagi. Sekretaris Komisi A Mustaqfir Sabry mengatakan, saat iniyangharusdipenuhiPTMTIR adalah kepastian pemberian kompensasi kepada pedagang yang masih memiliki sisa kontrak lima tahun. Kewajiban MTIR saat ini adalah mengembalikan aset Pemkot seperti sebelum terjadi kebakaran.

“Kalau MTIR tidak mampu menjamin hak pedagang bisa terpenuhi, hak guna bangunan yang saat ini dipegang MTIR baiknya dicabut saja karena itu dimungkinkan pada undangundang pertanahan.Pengelolaan Makassar Mall bisa dilelang bebas untuk membuka peluang investor masuk,” ungkapnya kepada SINDO,kemarin.

Menurut dia, jika pembangunan Makassar Mall diberikan kepada MTIR, bisa dipastikan hak kelolanya akan diperpanjang. Asumsinya,dengan estimasi waktu hingga 2019 yang tersisa tujuh tahun dipotong dengan masa pembangunan sekitar empat tahun,MTIR pasti mengalami kerugian kalau hanya mengelola Makassar Mall sekitar tiga tahun. “Pasti diperpanjang, tidak mungkin MTIR mau rugi,” tandasnya.

Kasubag Dokumentasi Bagian Hukum Pemkot Makassar Zulkiflie M menegaskan, hingga saat ini belum ada perjanjian kerja sama yang baru antara Pemkot dan PT MTIR. Dia menyebutkan, status hak pemilikan lahan (HPL) kawasan Makassar Mall atas nama Pemkot dan hak guna bangunan diberikan kepada ruko. “Dua hektare lebih lahan Pemkot di sana,”katanya.

Belum adanya pembicaraan antara Pemkot dan PT MTIR terkait perpanjangan masa pengelolaan Makassar Mall dibenarkan Direktur Utama PD Pasar Hakim Syahrani. Dia menyebutkan, pembicaraan yang ada saat ini masih sebatas perencanaan PT MTIR untuk membangun kembali Makassar Mall.

Sementara itu, Direktur Operasional PT MTIR Yusuf Muhammad membenarkan MoU yang saat ini dipegang MTIR masih perjanjian lama dan akan berakhir pada 22 September 2019 nanti. “Konsepnya di sana adalah stratatitle, bentuknya rumah susun nonhunian. Kebakaran yang terjadi itu adalah bencana,” paparnya, kemarin.

Di sisi lain, Asosiasi Pedagang Makassar Mall (APMM) mengharapkan pembangunan dan pengelolaan Makassar Mall tetap diberikan kepada PT MTIR sesuai kontrak awal hingga 2019. Ketua APMM Muhammad Sahib mengatakan, pedagang mengharapkan hak sisa kontrak lima tahun bisa didapatkan kembali.

“Kami menunggu komitmen MTIR dalam hal kompensasi bagi pedagang karena masih tersisa lima tahun kontrak pedagang di sana.Selain itu,ada asuransi yang diharapkan bisa menutupi biaya pembangunan Makassar Mall sehingga harga kios di sana bisa lebih murah.Itu alasan kenapa kami mendukung MTIR,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Makassar Rahman Pina menyebutkan, pengambilan keputusan dan rekomendasi final DPRD terkait pembangunan dan pengelolaan Makassar Mall akan dilakukan pekan depan. Pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan sekarang karena pihak Pemkot tidak ada yang mewakili. Pekan depan rekomendasi akan diambil,”pungkasnya.
READ MORE ~>> DPRD meminta penentuan pengelola Makassar Mall
 
 
Copyright © 2013 Nggo Kontes All Rights Reserved
Khanza Aulia Shafira Nugroho Kanghari Animal World